Tinjauan Mendalam tentang Elektabilitas dan Dinamika Politik

metrotabagsel.id Said Agil Dalam menjelang Pilkada Kabupaten Tana Tidung yang di jadwalkan pada bulan November mendatang, CEO POINT Indonesia, Karel Susetyo, memaparkan hasil survei terbaru. Mengungkap beberapa aspek kunci terkait elektabilitas dan di namika politik di wilayah tersebut.

Baca juga artikel lainnya : Kelancaran Layanan Imigrasi Pasca Serangan Ransomware

Said Agil Evaluasi Pemerintahan dan Respons Publik

Hasil survei mencatat bahwa tingkat persetujuan terhadap kinerja pemerintahan Kabupaten Tana Tidung saat ini sebesar 49,9%. Di sisi lain, terdapat 20% responden yang menyatakan ketidakpuasan terhadap pemerintahan, sementara 29% menganggap kinerja pemerintahannya biasa saja. Data ini memberikan gambaran yang penting bagi calon petahana Bupati Ibrahim Ali, yang akan kembali bersaing dalam Pilkada 2024.

Menurut Karel Susetyo, CEO POINT Indonesia, “Data hasil survei ini menjadi peringatan bagi calon petahana Bupati Ibrahim Ali yang akan maju kembali di Pilkada 2024 nanti.”

Kompetisi Tokoh Populer

Dalam aspek popularitas tokoh jelang Pilkada, Ibrahim Ali, Hendrik. Ibrahim Ali memimpin dengan tingkat dukungan mencapai 80,4%, di susul oleh Hendrik dengan 74,5%, dan Said Agil dengan 50,7%. Keberadaan Said Agil, yang merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) dengan latar belakang birokrasi yang kuat, selanjutnya, menjadi sorotan karena mampu bersaing dengan baik meskipun bukan sebagai petahana.

“Menariknya, munculnya nama Said Agil dalam survei ini menunjukkan di namika politik yang menarik di Tana Tidung,” ungkap Karel Susetyo.

Said Agil Dinamika Elektabilitas dan Potensi Perubahan Sikap Pemilih

Dari segi elektabilitas, sebelum survei menunjukkan bahwa Said unggul tipis dari Ibrahim Ali, dengan perbedaan 18,7% untuk Said Agil dan 17,1% untuk Ibrahim Ali. Meskipun demikian, survei juga mencatat bahwa terdapat persentase signifikan pemilih yang belum memutuskan pilihan atau bersikap swing, yang menunjukkan bahwa persaingan masih sangat terbuka.

Baca juga artikel lainnya : Arsjad Rasjid Resmi Dilantik, Fokus pada Pemberdayaan Ekonomi

Implikasi Strategis dan Proyeksi Kemenangan

Karel Susetyo menambahkan, “Keunggulan tipis yang dimiliki Said Agil memberikan peringatan keras bagi petahana. Namun, situasi ini pasti akan berlangsung dinamis dengan terbukanya peluang bagi semua kandidat untuk memenangkan kompetisi ini.”

Metodologi Survei yang Teliti

Survei di lakukan dalam rentang waktu 7-17 Juni 2024, melibatkan 400 responden yang tersebar secara proporsional di Kabupaten Tana Tidung. Metode pengambilan sampel menggunakan Multistage Random Sampling dengan Margin of Error +/-4,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Menjamin representasi yang akurat dari pandangan publik di wilayah tersebut.

Dinamika Politik dan Respons PDIP Terhadap Isu Kaesang Pangarep dalam Pilkada Jakarta 2024

metrotabagsel.id Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristi yanto, tidak menyembunyikan sikapnya terhadap pernyataan kontroversial yang di lontarkan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Al Habsyi, mengenai dugaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyodorkan Kaesang Pangarep sebagai calon dalam Pilkada Jakarta 2024. Hasto Kristiyanto, yang dikenal sebagai salah satu tokoh kunci dalam partai, mengaku tidak terkejut dengan pernyataan tersebut. Bagi PDIP, spekulasi ini terasa sebagai bagian dari strategi politik yang mencerminkan dinamika Pemilihan Presiden 2024, mirip dengan strategi yang di lakukan pada saat Gibran Rakabuming Raka diusung sebagai calon walikota Surakarta.

Replikasi Dinamika Pemilihan Presiden 2024

Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP mendengar perbincangan dari berbagai pihak, termasuk media dan tokoh-tokoh politik, yang mengindikasikan adanya usaha untuk mereplikasi strategi politik yang di terapkan dalam Pemilihan Presiden 2024.

Baca juga artikel lainnya : Memerangi Korupsi Bansos: Dukungan Sahroni dan Jokowi

“Kami mendengar dari pers, kami mendengar dari tokoh-tokoh partai, adanya upaya untuk melakukan suatu replikasi atas apa yang terjadi di dalam Pemilu Presiden 2024,” ujar Hasto di kawasan GBK, Jakarta Pusat, pada Sabtu (29/6/2024).

Pernyataan ini mencerminkan sikap waspada PDIP terhadap dinamika politik yang terus berkembang di Tanah Air. Mana partai ini telah menghadapi dan berhasil melewati berbagai ujian sepanjang sejarahnya.

PDI Perjuangan: Kekuatan dalam Ketahanan dan Keterikatan dengan Rakyat

Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa PDIP adalah partai yang di bangun dengan konsepsi kuat tentang ketahanan politik yang berakar pada solidaritas dengan rakyat. Menurutnya, partai ini tidak hanya menghadapi ujian politik. Tetapi juga membangun hubungan yang erat dengan rakyat melalui prinsip-prinsip ideologis yang kuat dan sistem pelembagaan yang solid.

“Partai ini di bangun dengan suatu konsepsi ketahanan yang menyatu dengan rakyat. Tentang kepemimpinan strategis, ideologi dan pelembagaan partai serta relevansinya terhadap ketahanan partai,” ungkap Hasto.

Reaksi Terhadap Pernyataan PKS dan Isu Cawe-cawe Jokowi

Sebelumnya, Sekjen PKS, Aboe Bakar Al Habsyi, mengklaim bahwa Presiden Jokowi telah menyodorkan nama Kaesang Pangarep untuk Pilkada Jakarta 2024. Meskipun Aboe tidak memberikan rincian lebih lanjut, Hasto menyikapi klaim ini dengan sikap yang bijak. Menekankan bahwa PDIP tetap fokus pada komitmennya terhadap rakyat dan tidak terlalu terpengaruh oleh spekulasi politik semacam ini.

Baca juga artikel lainnya : Mengapa Pemerintah Pusat ‘Cawe-cawe’ untuk Perbaikan Jalan

“Sudah biasa cawe-cawe mulai dari presiden sampai nanti, bisa. Jadi tidak ada masalah, biar aja,” ungkap Aboe dalam konteks dinamika politik yang kerap kali mengalami tantangan dan pergeseran.

Dengan demikian, sikap PDIP terhadap isu Kaesang Pangarep dalam Pilkada Jakarta 2024 mencerminkan pendekatan yang hati-hati dan sikap yang teguh terhadap nilai-nilai partai. Sambil tetap beradaptasi dengan dinamika politik yang terus berubah di Indonesia.

PDIP Tanggapi Isu Kaesang Pangarep untuk Pilkada Jakarta 2024: Sebagai Replikasi Pilpres 2024

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, Menyikapi Isu Kontroversial

metrotabagsel.id Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, merespons dengan tegas spekulasi yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo mengusulkan Kaesang Pangarep. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), untuk Pilkada Jakarta 2024, mengaitkannya sebagai upaya replikasi dari di namika Pilpres 2024. Hasto menegaskan bahwa PDIP mendengar dari berbagai sumber, termasuk media dan tokoh-tokoh politik, mengenai usaha untuk meniru pola yang terjadi dalam Pilpres 2024.

“Dalam konteks ini, kami melihat adanya upaya untuk mereplikasi apa yang terjadi pada Pemilihan Presiden 2024,” ujar Hasto dalam sebuah pernyataan di Parkir Timur, GBK, Jakarta Pusat, pada Sabtu (29/6/2024).

Baca juga artikel : Kelancaran Layanan Imigrasi Pasca Serangan Ransomware

PDIP: Isu Partai Dengan Kedalaman Sejarah dan Kedekatan dengan Rakyat

Lebih lanjut, Hasto menggarisbawahi bahwa PDIP di bangun dengan prinsip keberlanjutan dan kedekatan dengan aspirasi rakyat. Menurutnya, partai ini telah melewati berbagai ujian sejarah politik dan terus menerus memperkuat ikatan dengan masyarakat.

“PDI Perjuangan telah tumbuh dan berkembang melalui sejarah yang penuh tantangan, dan kami selalu bersatu dengan rakyat,” jelas Hasto.

Isu Reaksi dari Tokoh Politik Lainnya

Sebelumnya, Sekjen PKS, Aboe Bakar Al Habsyi. Menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah mengusulkan Kaesang Pangarep untuk menjadi calon wakil gubernur mendampingi Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta 2024 yang di perkirakan akan di dukung oleh partai-partai dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Sudah ada usulan nama Kaesang. Kami akan melihat perkembangannya,” kata Aboe usai menghadiri acara Penutupan Sekolah Kepemimpinan PKS di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/6/2024).

Penegasan dari Kaesang Pangarep dan PSI

PSI, melalui Ketua Umumnya, Kaesang Pangarep. Secara tegas membantah adanya campur tangan Presiden Jokowi dalam mendesaknya untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024.

“Jangan pernah mengaitkan Presiden dalam hal ini, karena saya adalah Ketua Umum,” tegasnya dalam sebuah pernyataan di Jakarta pada Sabtu (29/6/2024).

IsuPendapat Tokoh Senior PSI dan Grace Natalie

Tokoh senior PSI yang juga Staf Khusus Presiden, Grace Natalie. Menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah mengusulkan Kaesang untuk di dukung oleh partai politik dalam Pilkada.

Baca juga artikel : Penglihatan dan Bantuan Luar Biasa di Kepulauan Tanimbar

Penepisan Isu oleh Gerindra

Partai Gerindra, melalui Wakil Ketua Umumnya, Habiburokhman. Juga menepis kabar yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah menyodorkan Kaesang Pangarep untuk di usung oleh partai politik dalam Pilkada Jakarta 2024.

“Dengan demikian, kami menegaskan bahwa pernyataan yang di ucapkan oleh Sekjen PKS tidak memiliki dasar,” tegas Habiburokhman.

Mendukung Penuh Pengusutan Kasus Korupsi Bansos

metrotabagsel.id Ahmad Sahroni, anggota DPR dari NasDem, memberikan dukungan kuat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus korupsi Bantuan Presiden (Banpres) selama memerangi pandemi Covid-19. Dia menegaskan pentingnya transparansi dan ketegasan dalam menangani masalah ini.

Apresiasi Terhadap Sikap Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo, atau Jokowi, mendapat apresiasi dari Sahroni atas dukungannya terhadap upaya KPK. Sikap tegas Jokowi tanpa intervensi dan keraguan memberikan sinyal kuat terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.

Baca juga artikel lainnya : Kelancaran Layanan Imigrasi Pasca Serangan Ransomware

Memerangi KPK untuk Usut Tuntas

Memerangi  Tuntutan KPK untuk Bertindak Tegas

Politikus NasDem ini menyerukan KPK agar bertindak tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam skandal korupsi bansos. Menurutnya, tidak ada toleransi terhadap pelanggaran yang merugikan masyarakat miskin dan membutuhkan.

Kejahatan Kemanusiaan dan Tuntutan Keadilan

Ahmad Sahroni dengan tegas menegaskan bahwa penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) merupakan kejahatan yang melanggar prinsip kemanusiaan dan tidak dapat di toleransi. Dia mendesak agar semua pihak yang terlibat, baik dari kalangan pemerintah maupun sektor swasta. Harus di selidiki secara menyeluruh dan di tindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sahroni memandang bahwa menegakkan keadilan dalam menangani kasus korupsi ini adalah kewajiban moral untuk melindungi hak-hak masyarakat yang rentan dan memastikan integritas dalam pengelolaan dana publik.

Baca juga artikel lainnya : PNM Berkolaborasi dengan Kementerian BUMN

Pemulihan Kerugian Negara

Di samping tuntutannya untuk menangkap semua pelaku yang terlibat, Ahmad Sahroni juga mengajukan permintaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan fokus yang serius terhadap pemulihan aset negara yang telah di salahgunakan dalam skandal korupsi dana bantuan sosial ini. Sahroni menekankan bahwa upaya maksimal harus di lakukan untuk mengembalikan kerugian negara yang telah timbul akibat dari praktik korupsi tersebut. Sebagai bagian dari komitmen untuk memastikan bahwa keadilan dan pemulihan sumber daya publik menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum di Indonesia.

Dukungan Jokowi terhadap Proses Hukum

Presiden Jokowi secara terbuka mendukung proses hukum terhadap kasus korupsi bansos ini. Kerugian negara yang mencapai Rp125 miliar menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam menangani korupsi di Indonesia.

Situasi Data Imigrasi Pasca Serangan Ransomware

metrotabagsel.id Kelancaran Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menjelaskan bahwa data imigrasi telah di pindahkan ke Amazon Web Service (AWS) setelah terjadi serangan siber terhadap Pusat Dana Nasional Sementara (PDNS). Langkah ini di ambil untuk mengamankan data imigrasi dari potensi gangguan lebih lanjut dan memulihkan layanan dengan cepat.

Tidak Ada Masalah atau Kebocoran Data

Yasonna Laoly menegaskan bahwa meskipun terjadi serangan siber, tidak ada kendala atau kebocoran data yang terjadi terkait dengan layanan imigrasi. Hal ini menunjukkan respons cepat dari pihak terkait dalam mengatasi dan memitigasi dampak dari serangan tersebut.

Baca juga artikel lainnya : Kisah Sukses Hany Seviatry: Penghargaan Tertinggi

Proses Kelancaran Pemulihan Layanan Keimigrasian

Pulihnya Layanan Imigrasi

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Silmy Karim, mengonfirmasi bahwa seluruh layanan terkait keimigrasian, seperti perlintasan, visa online, izin tinggal, dan pengurusan paspor, telah pulih sepenuhnya. Pemulihan pelayanan ini menjadi prioritas utama dalam memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan dengan lancar tanpa adanya gangguan.

Penyesuaian dan Kesiapan M-Passport

Meskipun layanan telah pulih 100 persen, masih terdapat beberapa penyesuaian kecil yang sedang di lakukan. Termasuk kesiapan aplikasi M-Passport untuk di gunakan kembali setelah proses instal ulang dan reset data. Hal ini di lakukan untuk memastikan bahwa semua fitur dan keamanan dalam aplikasi tetap optimal.

Kelancaran Kerjasama dengan Instansi Terkait

Kerja Sama dalam Pemulihan Data

Ditjen Imigrasi bekerja sama erat dengan 22 kementerian dan lembaga terkait untuk memulihkan kerjasama dalam hal keimigrasian yang terganggu akibat serangan siber pada PDNS. Kolaborasi lintas sektoral ini menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan layanan dan memastikan integrasi data yang efisien dan aman.

Tantangan dalam Pemulihan

Proses pemulihan data dari 431 layanan di seluruh Indonesia dan 151 layanan di luar negeri mempresentasikan tantangan tersendiri. Namun, dengan komitmen dan koordinasi yang baik, Ditjen Imigrasi telah berhasil mengatasi hambatan ini dan kembali memberikan layanan yang optimal bagi masyarakat.

Harapan ke Depan

Perkembangan Masa Depan

Menkumham Yasonna Laoly menyatakan bahwa proses pemindahan data ke tempat lain akan terus di pantau secara cermat sesuai dengan perkembangan situasi ke depannya. Hal ini di lakukan untuk memastikan keamanan data imigrasi dan kelancaran operasional layanan keimigrasian yang berkelanjutan.

Baca juga artikel lainnya : SYL Di tuntut 12 Tahun Penjara dan Bayar Rp 44 Miliar

Komitmen untuk Keamanan Data

Dalam konteks keamanan data, Menkumham menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan data imigrasi dengan berbagai langkah pengamanan yang ketat. Hal ini tidak hanya melibatkan penggunaan teknologi canggih seperti AWS, tetapi juga pengawasan dan evaluasi berkala untuk mengantisipasi potensi ancaman ke depannya.

Dengan demikian, langkah-langkah yang telah diambil oleh Kemenkumham dalam menanggapi serangan siber terhadap data imigrasi menunjukkan responsibilitas yang tinggi terhadap keamanan data publik serta komitmen dalam memulihkan dan memperkuat layanan keimigrasian di Indonesia.

Ketua TP PKK Kota Cilegon Hany Seviatry Raih Penghargaan Tertinggi dari BKKBN

metrotabagsel.id Kisah sukses di bawah kepemimpinan Wali Kota Cilegon Helldy Agustian, kota ini terus meraih berbagai penghargaan prestisius. Sejak menjabat selama 3 tahun 4 bulan, Kota Cilegon telah mengumpulkan total 89 penghargaan. Kemudian mencakup penghargaan individu dan sebagai bentuk pengakuan atas kepemimpinan yang efektif di tingkat Provinsi Banten dan Nasional.

Baca juga artikel lainnya : Lonjakan Perceraian di Depok Akibat Judi dan Pinjol

Penghargaan Manggala Karya Kencana dari BKKBN

Terbaru, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan penghargaan Manggala Karya Kencana kepada Hany Seviatry, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Cilegon. Penghargaan ini di berikan sebagai pengakuan atas prestasi, komitmen, dan peran aktifnya dalam pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana, serta upaya percepatan penurunan stunting untuk mewujudkan keluarga berkualitas di Indonesia Emas.

Kisah Sukses Seremoni Penyerahan Penghargaan

Penghargaan ini di serahkan di Pusat Rekreasi Promosi dan Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah, Semarang, pada Jumat (28/6/2024), yang menandai pencapaian signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.

Kisah Sukses Kerja Sama Dalam Tim

Hany mengakui bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Dinas DP3AKB, Dinas Kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan terkait. Kerja sama yang solid antar tim penggerak PKK juga menjadi kunci dalam mencapai prestasi tersebut.

Peran Signifikan Wali Kota Cilegon

Hany menjelaskan bahwa kontribusi besar dari Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian, sangat berpengaruh dalam kesuksesan setiap program PKK yang di lakukan. Dukungan dan inisiatif dari kepala daerah ini menjadi salah satu faktor penentu dalam penilaian penghargaan yang di terima.

Visi Menuju Indonesia Emas 2045

Lia Nurlia Mahatma, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cilegon. Selanjutnya, menegaskan bahwa dinasnya selalu mendukung berbagai program yang bertujuan meningkatkan kualitas keluarga di Cilegon.

Baca juga artikel lainnya : Sambal Tempe Petai: Kombinasi Pedas dan Gurih

Sinergi Antar Departemen untuk Sukses Bersama

Lia juga mencatat bahwa kerja sama erat antara DP3AP2KB, Dinas Kesehatan, dan PKK di tingkat kecamatan dan kelurahan merupakan kunci keberhasilan dalam meraih penghargaan ini. Sinergi ini memastikan bahwa program-program yang di laksanakan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

Peran Pemerintah Daerah dalam Ketahanan Keluarga

Dirjen Ketahanan Kementerian Ketahanan RI, Oktaheroe Ramsi. Menekankan bahwa penghargaan ini adalah bukti keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah dalam mengelola keberlangsungan keluarga menuju Indonesia Emas 2045. Sinergi dan komitmen bersama di harapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mencapai visi besar tersebut.

SYL Dituntut 12 Tahun Penjara dan Membayar Uang Pengganti Rp 44 Miliar serta 30 Ribu USD

metrotabagsel.id Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan tuntutan hukuman penjara selama 12 tahun terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Jaksa KPK menegaskan bahwa Syahrul Yasin Limpo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berkelanjutan sesuai dengan dakwaan alternatif pertama yang di ajukan.

Baca juga artikel lainnya : Polda Metro Jaya Siap Berantas Judi Online Sampai Taiwan

“Kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Syahrul Yasin Limpo pidana penjara selama 12 tahun kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo. Pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan,” ujar jaksa penuntut umum KPK dalam persidangan yang berlangsung pada Jumat (28/6/2024).

Tidak hanya itu, jaksa KPK juga menuntut agar terdakwa dengan denda Rp 44 miliar dan di tambah dengan 30 ribu Dollar Amerika. Jumlahnya akan di kurangi dengan uang yang telah di sita dan di rampas dalam perkara ini.

Pasal yang Dilanggar SYL

Dalam kasus ini, jaksa menilai bahwa SYL telah melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dengan ketentuan bahwa jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum. Maka harta bendanya akan di sita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti yang di tuntut. Apabila jumlah harta yang di sita masih tidak mencukupi, maka akan di ganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Baca juga artikel lainnya : Lonjakan Perceraian di Depok Akibat Judi dan Pinjol

Tidakkan Tegas Jaksa KPK

Jaksa KPK juga menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap tindak pidana korupsi, mengingat dampaknya yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Tuntutan ini di harapkan dapat memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi pejabat publik lainnya untuk tidak melakukan hal serupa.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di harapkan dapat mempertimbangkan seluruh bukti dan fakta yang telah terungkap dalam persidangan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan baik dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Judi Online dan Pinjaman Online Sebabkan Peningkatan Kasus Perceraian di Depok

metrotabagsel.id Lonjakan dampak judi online kini telah meluas ke berbagai sektor, termasuk meningkatkan angka perceraian di Kota Depok. Humas Pengadilan Agama Kota Depok, Kamal Syarif, mengungkapkan bahwa sejumlah laporan gugatan perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama terkait dengan dampak judi online.

Lonjakan Kasus Perceraian Meningkat Di kota Depok

“Sejak awal Januari 2024, peningkatan kasus perceraian biasanya terkait dengan judi online dan juga pinjaman online,” ujar Kamal pada Jumat (28/6/2024).

Pengadilan Agama Kota Depok telah menangani 1.133 kasus perceraian. Dari jumlah tersebut, 864 kasus disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran, sementara 153 kasus lainnya dipicu oleh masalah ekonomi.

Baca juga artikel lainnya : Penglihatan dan Bantuan Luar Biasa di Kepulauan Tanimbar

“Kedua kelompok kasus perceraian ini di dominasi oleh salah satu pasangan yang kecanduan judi online,” jelas Kamal.

Kecanduan judi online sering kali menimbulkan masalah terkait pinjaman online atau pinjaman pribadi, yang kemudian memicu perceraian rumah tangga dan berujung pada gugatan di Pengadilan Agama Kota Depok.

“Faktor-faktor seperti kehilangan pekerjaan atau pendapatan yang tidak mencukupi akibat dampak Covid-19 membuat beberapa orang memilih jalan pintas melalui judi online dan pinjaman online,” tambah Kamal.

Rapat Koordinasi

Sementara itu, Wali Kota Depok, Mohammad Idris, menyoroti instruksi Presiden mengenai penanganan dampak judi online. Idris bersama Forkopimda akan mengadakan rapat koordinasi untuk membahas penanganan dampak judi online.

“Meskipun data di Jawa Barat menunjukkan angka tertinggi, Depok tidak berada di posisi tertinggi, namun tetap menjadi perhatian,” kata Idris.

Pemerintah Kota Depok akan memberikan pembinaan kepada ASN terkait penanganan dan dampak judi online. Hingga kini, belum di temukan ASN yang terlibat dalam judi online.

“Belum ada, dan semoga tidak ada,” ujar Idris.

Lonjakan Koordinasi Lintas Sektoral

Penanganan masalah judi online di Kota Depok, baik terhadap masyarakat maupun ASN, akan di lakukan melalui koordinasi lintas sektoral. Pemerintah Kota Depok akan berkoordinasi dengan Forkopimda untuk penanganan lebih lanjut.

Baca juga artikel lainnya : Mengapa Pemerintah Pusat ‘Cawe-cawe’ untuk Perbaikan Jalan

“Kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan Forkopimda, untuk bersama-sama menangani masalah ini di Kota Depok, bukan hanya oleh pemerintah saja,” tutur Idris.

Idris menegaskan tidak akan ragu menindak ASN yang terbukti terlibat dalam judi online, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Penindakan akan di sesuaikan dengan konsultasi ke kementerian terkait dan mengikuti arahan selanjutnya,” pungkas Idris.